MAKALAH TENTANG POLITIK PERTANIAN
Oleh :
Fadil
Fajarindo 1314121064
Febri
Arianto 1314121067
Febri
Kurniawan 1314121068
Galang
Indra Jaya 1314121073
Ghalu
Herian Gema 1314121075

JURUSAN
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS
PERTANIAN
UNIVERSIRTAS
LAMPUNG
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Banyak
yang masih berada di bawah ketidakpastian perubahan iklim dan suasana global
yang sangat dinamis, kita sangat membutuhkan bangunan modal sosial pertanian
yang lebih kokoh, dengan menumbuhkan semangat dan motivasi menuju peningkatan
kesejahteraan petani sebagai subyek. Politik ini pada dasarnya adalah bagaimana
melindungi petani dari ketidakadilan pasar (input, lahan, modal, output, dan
lainnya). Politik tersebut sebagai bagian penting untuk memberdayakan petani,
yang pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi
pengelolaan pasar sebagai upaya ‘menjamin’ kesejahteraan petani dari
ketidakadilan dan resiko, kebijakan harga input pertanian, kebijakan penyediaan
lahan pertanian, permodalan, pengendalian hama dan penyakit, dan kebijakan
penanganan dampak bencana alam. Sikap dasar pembangunan pertanian seperti itu
harus ditumbuhkan untuk meningkatkan semangat dan motivasi serta keadilan bagi
petani sebagai human capital di perdesaan, untuk menghadapi era global yang
tidak pernah menjamin terwujudnya keadilan pasar.
Politik kedua adalah
bagaimana mengembangkan nilai tambah, yang pada dasarnya berfokus pada
bagaimana mengimplementasikan strategi umum dalam memberikan arah bagi
pengembangan industrialisasi pertanian. Strategi ini meliputi bagaimana upaya
menetapkan berbagai fokus dan prioritas pengembangan industri pertanian
berbasis pada sumber bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri, bagaimana
upaya pengembangan produk-produk antara sebagai bahan dasar untuk berbagai
penggunaan (diversifikasi horisontal maupun vertikal) untuk membangun ketahanan
dan kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan, misalnya bagaimana strategi
untuk mengembangkan jaringan distribusi dan transportasi pertanian yang
terutama berbasis wilayah kepulauan (pelabuhan dan terminal produk pertanian
sebagai unsur pokok, dsbnya), bagaimana strategi mengembangkan sistem informasi
dan pemasaran pertanian, dan bagaimana strategi memanfaatkan limbah-limbah
industri pertanian, serta berbagai strategi fiskal untuk memberikan insentif
berkembangnya industri pertanian.
B.TUJUAN
1. Memahami pengertian politik
pertanian.
2. Mengetahui kebijakan Peningkatan
Produksi Untuk Mencapai Swasembada Pangan.
3. Mengetahui politik
pertanian yang di terapkan di indonesia.
4. Mengetahui ruang
lingkup dari politik pertanian.
BAB II
PEMBAHASAN
2.2 Pengertian Politik
Pertanian
Widodo (1983)
mengemukakan bahwa politik pertanian adalah bagian dari politik ekonomi di
sektor pertanian, sebagai salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu
masyarakat.
Menurut penjelasan ini, politik pertanian merupakan sikap dan tindakan
pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian.
Kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan
akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu , seperti
memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif,
produksi dan efesien produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan
kesejahteraan menjadi merata. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sarma
(1985). Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan umum politik pertanian di
Indonesia adalah untuk memajukan sektor pertanian, yang dalam pengertian lebih
lanjut meliputi:
Ø Peningkatan produktivitas dan efesiensi sektor pertanian
Ø Peningkatan produksi pertanian
Ø Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani, serta pemerataan tingkat pendapatan.
Ruang lingkup politik pertanian meliputi:
Ø Kebijakan produksi (production policy)
Ø Kebijakan subsidi (subsidy policy)
Ø Kebijakan investasi (investment policy)
Ø Kebijakan harga (price policy)
Ø Kebijakan pemasaran (marketing policy)
Ø Kebijakan konsumsi (consumption policy)
Untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan
serangkaian peraturan-peraturan. Menurut Monke dan Pearson (1989), politik
pertanian dalah campur tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan
untuk meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat
menghasilkan output nasional yang maksimal dan memeratakan pendapatan,
yaitu mengalokasikan keuntungan pertanian antargolongan dan antardaerah,
keamanan persediaan jangka panjang. Dalam hal ini, kebijakan pertanian dibagi
menjadi 3 kebijakan dasar, antara lain:
Ø Kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi, distorsi harga
komoditi, subsidi harga komoditi, dan kebijakan ekspor.
Ø Kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijkan upah minimum, pajak dan
subsidi faktor produksi, kebijakan harga faktor produksi, dan perbaikan
kualiatas faktor produksi.
Ø Kebijakan makro ekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja,
kebijakan fiscal, dan perbaikan nilai tukar.
Mubyarto (1987) menyebutkan bahawa politik pertanian pada dasarnya
merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan
pertanian, yang tidak saja menyangkut kegiatan petani, tetapi juga
perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, serta
lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan
sektor pertanian. Politik pertanian mempunyai kaitan sangat erat dengan
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan efesiensi, serta pembangunan
pedesaan yang menyangkut seluruh aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan
budaya dari penduduk pedesaan. Sejalan dengan pendapat Schuh (1975). Mubyarto
menyebutkan bahwa lingkup politik pertanian meliputi:
Ø Politik stabilitas jangka pendek
Ø Peningkatan pertumbuhan pertanian
Ø Pengaturan dan pengarahan perdagangan
Ø Pengarahan dan peningkatan mobilitas faktor-faktor produksi pertanian
Ø Politik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
Ø pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.
Dalam garis besarnya, politik ini minimum berurusan dengan pendapatan,
stabilitas, dan kesempatan yang merupakan unsur utama dalam masalah-masalah
usaha tani. Oleh karena itu, memungkinkan adanya pengertian yang lebih mendalam
tentang masalah-masalah ketidakstabilan dan kompensasi, serta kemiskinan,
pengangguran, dan pendapat yang sangat rendah di pedesaan. Dalam mencapai
tujuan tersebut, perlu adanya perlakuan dan pandangan bahwa masyarakat di
pedesaan atau pertanian tidak kurang pentingnya dari masyarakat keseluruhan
dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
A. Kebijakan Produksi (Production Policy)
Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang sangat penting
dari keseluruhan proses pembangunan dan ketahanan nasional suatu
bangsa. Pangan menyankut kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup suatu
bangsa karena merupakan salah satu kebutuhan manusia, selama itu pula
diperlukan pangan karena manusia tidak dapat bertahan hidup lama tanpa makan.
Kedudukan pangan di
Indonesia adalah salah satu sektor yang sangat strategis karena:
Ø Banyaknya pihak yang terlibat dalam bidang produksi, pengolahan,dan
distribusi
Ø Meskipun terlihat ada kecenderungan menurunnya total pengeluaran rumh
tangga yang dibelanjakan untuk konsumsi bahan pangan, namun masih merupakan
bagian terbesar dari seluruh pengeluarannya, terutma untuk pangan beras. Oleh
karena itu, pangan di Indonesia sering diidentikkan dengn beras memberikan
sumbangan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan kalori dan gizi penduduk
Indonesia.
Mengingat arti dan peranan pangan yang sangat penting dalam menunjang
kehidupan manusia maka pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencukupi
kebutuhan pangan penduduknya tidak saja ditinjau dai segi kuantitas, tetapi
juga dari segi kualitas. Penyediaan pangan yang cukup dapat lebih memantapkan
stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.
Penyediaan pangan dan gizi menjadikan satu sarana yang harus selalu ditingkatkan
sebagai landasan untuk pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang. Jika
penyediaan pangan tersebut dikaitkan dengan peningkatan mutu dan gizi penduduk
maka dapat membawa konsekuensi yang cukup berat, mengingat jumlah kebutuhan
pangan akan selalu meningkat. Dengan demikian pangan harus tersedia dalam
jumlah yang cukup dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada
tingkat harga yang layak, serta terjangkau oleh daya bermasyarakat.
Permasalahan pangan di
Indonesia karna adanya ciri-ciri di bidang konsumsi dan produksi. Ciri produksi
pangan di Indonesia antara lain:
Ø Adanya ketimpangan antara tempat yang berkaitan dengan kerumitan dalam
pemasaran dan distribusinya.
Ø Selain produksi pangan tidak merata menurut tempat, juga tidak merata
menurut waktu yang pada akhirnya akan menimbulkan kendala tambahan dalam
struktur distribusi, serta secara langsung akan berpengaruh terhadap harga yng
akan diterima petani dan yang harus dibayarkan oleh konsumen
Ø Produksi pertanian, khususnya padi-padian setiap tahun selalu berfluktuasi,
dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman, banjir,
bencana alam dan lain-lain.
Ø Produksi berada ditangan jutaan petani kecil yang tersebar tidak merata dan
umumnya mereka hanya mengusahakan lahan relative sempit kurang daro 0,5 Ha,
sehingga menyulitkan pengumpulan untuk didistribusikan kedaerah laen yang
memerlukannya.
Mengingat upaya untuk mencapai tingkat keseimbangan yang tinggi antara
pangan dan kesempatan kerja adalah hal yang sangat penting tidak saja ditinjau
dari kesejahteraan sosial melainkan juga merupakan usaha yang strategis untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh maka dengan adanya usaha tani
yang areanya sempit dan tersebar tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri
dalam pengembangan produksi.
Sementara itu, konsumsi
pangan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Ø Adanya perbedaaan dalam pola konsumi antar tempat. Secara umum, pola konsumsi
pangan di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu daerah yang masyarakatnya
merupakan konsumen beras utama atau mengarah ke beras dan daerah yang
masyarakatnya di samping mengkonsumsi beras juga mengkonsumsi bahan bukan beras
sebagai bahan pokoknya
Ø Tingkat konsumsi yang berbeda antar tempat lebih mempersulit keadaan dalam
alokasi dan distribusi pangan.
Ø Konsumsi pangan meningkat terus, khususnya beras.
Ø Jumlah penduduk yang cukup besar dan meningkat terus membawa konsekuensi
untuk terus meningkatkan penyeediaan kebutuhan pangan.
Ø Tidak meratanya penyebaran penduduk antar daerah membawa dampak terhadap
masalah distribusi pangan .
B.
Kebijakan Peningkatan Produksi Untuk Mencapai Swasembada Pangan
Peningkatan produksi pangan akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap
laju pertumbuhan di Indonesia. Selain untuk mancapai swasembada, pembangunan,
pertanian, tanaman pangan juga dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat tani. Semua ini dapat dicapai melalui peingkatan produksi.Usaha
intensifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam
dari area hutan, pengairan, dan pertanian, baik tanah sawah, sawah pasang
surut, tanah kering, dan sebagainya dengan menggunakan segala sarana produksi,
seperti air, benih unggul, pestisida, dan sebagainya.Kebijakan peningkatan
produksi pangan ditempuh melalui penerapan inovasi panca usaha tani, seperti
penggunaan benih varietas unggul, pemupukan, pengendalian hama terpadu,
pengairan, peralatan untuk pengolahan lahan, tersedianya kredit tani dan
sebagainya. Inovasi ini kemudian menjadi “Sapta Usaha Tani”. Kebijakan ini
memerlukan dukungan dalam upaya mengatasi gejalaleveling off (tren
penurunan produksi setelah melewati puncak peningkatan produksi) yang selalu
terasa pada periode-periode tertentu.
Untuk menunjang keberhasilan program keberhasilan program peningkatan
produksi pangan guna mencapai swasembada tersebut, pemerintah telah
mengantisipasinya melalui serangkaian kebijakan-kebijakan:
Ø Kebijakan bidang pembenihan
Ø Sarana produksi, pupuk, dan pestisida
Ø Kebijakan bidang perkreditan
Ø Kebijakan bidang perairan
Ø Kebijakan diseversifikasi usaha tani
Ø Kebijakan bidang penyuluhan
Ø Kebijakan harga input dan output
Ø Kebijakan penanganan pasca panen
C. Kebijakan Harga (
Price Policy )
Harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan permintaan
yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor konsumsi) dan sektor
industri (sebagai sektor produksi). Penetapan harga dasar oleh pemerintah
menimbulkan konsekuensi lanjut terhadap pemerintah sehingga pemerintah harus
ikut campur tangan dalam rantai pemasaran karena adanya imperfeksi
pasaryang merugikan produsen dan atau konsumen.
Kebijakan harga produk pertanian bertujuan untuk mencapai salah satu atau
kombinasi dari tujuan-tujuan berikut :
Ø Kontribusi terhadap anggaran pemerintah.
Ø Pertumbuhan devisa negara.
Ø Mengurangi ketidakstabilan harga.
Ø Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya.
Ø Memberikan arah produksi, serta meningkatkan taraf swasenbada pangan dan
serat-seratan.
Ø Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk.
Ø Keadaan produsen dikatakan lebih baik apabila surplus produsen lebih tinggi
dan sebaliknya keadaan konsumen dikatakan lebih baik bila surplus konsumen
mengalami kenaikan.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Politik pertanian merupakan sikap dan
tindakan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian. Kebijaksanaan
pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu , seperti memajukan pertanian,
mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efesien produksi
naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan kesejahteraan menjadi merata. Kebijakan
pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait
pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah
pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk
mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan
tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas
produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja.
DAFTAR
PUSTAKA
Pertanianunpad . wordpress . com / 2012 / 12 / 21 / Sistem-sosial-dan-struktur
sosial/
sosial/
Saputradavid . blogspot .com / 2013 / 04 / Sistem-sosial-dan-difusi-inovasi. html
Disty-ndiz . blogspot . com / 2011 / 12 / Politik-pertanian-yang-mensejahterakan.
html
html
Mahdawi93. Blogspot .com / 2013 /05 /Makalah-kebijakan-pertanian.html

