PRINSIP-PRINSIP
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(Laporan Turun Lapang Pengembangan Masyarakat)
Oleh
Kelompok 4
Dytri Anintyas Putri 1314121054
Eryka Merdiana 1314121063
Febri Arianto 1314121067
Fitri Widyanti 1314121069
I Gde Agung 1314121079
JURUSAN
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS
PERTANIAN
UNIVERSITAS
LAMPUNG
2015
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengembangan Masyarakat
merupakan suatu metode pekerjaan sosial yang memungkinkan pemberi dan penerima
pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi.
Pengembangan Masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis
masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan
kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
Masyarakat dalam pengembangan
masyarakat menerapkan pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan. Pengembangan
masyarakat partisipatif menunjukkan upaya memberdayakan masyarakat untuk mampu
menggagas ide-ide dasar untuk meningkatkan kehidupannya secara bersama-sama
dalam suatu komunitas tertentu atau masyarakat, keterlibatannya secara
bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan
pembangunan untuk mewujudkan kejehateraan sosial.
Dalam pengembangan
masyakat terdapat azas dan prinsip-prinsip masyarakat dalam pelaksanaan
pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat
melibatkan komunitas
dalam setiap proses pengambilan keputusan, mensinergikan strategi dari
pemerintah, pihak-pihak terkait, dan partisipasi warga, membuka akses warga
terhadap bantuan professional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya untuk
meningkatkan partisipasi warga, mengembangkan perilaku kelompok profesional
agar lebih peka terhadap kebutuhan, perhatian, dan gagasan komunitas.
B. Tujuan
Adapun
tujuan dari turun lapang ini adalah :
1.
Untuk mengetahui prinsip-prinsip masyarakat dalam pelaksanaan
pengembangan masyarakat.
2.
Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengebangan masyarakat.
3.
Untuk mengetahui pengembangan masyarakat dalam menerapkan
pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan.
II. PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
Kelurahan
Kelurahan
Pematang Wangi merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Senang pada tahun
2013. Kelurahan tersebut disahkan pada tanggal 17 September 2013. Luas wilayah pemukiman Kelurahan Pematang Wangi adalah sebesar 25 ha/m2.
Batas wilayah Kelurahan Pematang Wangi
sebelah utara berbatasan dengan desa Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang,
sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang,
sebelah timur berbatasan dengan desa Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, dan
sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang.
Kelurahan tersebut memiliki 17 RT. Setiap RT dikepalai oleh masing-masing
kepala RT. Kelurahan Pematang Wangi dikepalai oleh seorang lurah yaitu Hi. Hasan Basri
S.Sos, MM, dan sekertaris kelurahannya adalah Amaruddin S.Sos.
Sebagian
besar masyarakat Kelurahan Pematang Wangi adalah pensiunan TNI, POLRI, pegawai
swasta maupun negeri.
B. Visi dan Misi
Visi : Mendukung program
pemerintah kota Bandar Lampung.
Misi :Menjadikan kelurahan terbaik di Bandar Lampung.
C. Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi dan struktur pamong kelurahan Pematang Wangi
KOTA
BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN
TANJUNG SENANG
KELURAHAN
PEMATANG WANGI
|
CAMAT
|
|
EDY
GULVARI S.Sos
|
|
LURAH
|
 Hi. Hasan Basri S.Sos, M.M |
|
SEKRETARIS
KELURAHAN
|
  Amaruddin S.Sos |
 |
|
KASI
PEMERINTAHAN
|
|
KASI RANTIB
|
|
KASI
PEMBANGUNAN
|
|
KASI
PEMBERDAYAAN
|
|
|
Bayu Trisetya, SE, MM
|
|
Zainal Syarief, S.Sos, MM
|
|
Hairuddin
|
|
Maryuli, S.E
|
|
STRUKTUR
PAMONG
|
CAMAT
|
|
EDY
GULVARI S.Sos
|
|
LURAH
|
 Hi. Hasan Basri S.Sos, M.M |
 |
 |
||
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
a
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
||||||||||
 |
||||||||||
 |
||||||||||
 |
||||||||||
 |
||||||||||
 |
||||||||||
D. Hasil Turun Lapang
Dalam konteks pengembangan
masyarakat, Jim Ife (1995) mengembangkan 22 prinsip, yaitu :
1.
Pembangunan Terpadu (Integrated Development). Aspek-aspek
penting dalam masyarakat terdiri dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya,
lingkungan dan spiritual.
2.
Melawan Ketidak Berdayaan Struktural (Confronting
Structural Disadvantages). Orang terampil tidak dapat bekerja bisa
saja terjadi karena tidak ada kesempatan kerja atau tidak dibuka peluang yang
terbuka bagi semua secara fair, atau terhambat karena masalah jenis kelamin, perbedaan
suku/golongan/umur.pengembang masyarakat hendaknya mengenali dan
mempertimbangkan masalah-masalah penindasan strukturak tersebut.
3.
Hak Asasi Manusia (human rights). Petugas
Pengembangan Masyarakat berupaya melakukan perlindungan hak asasi manusia dan
peningkatan pemenuhan hak dasar manusia (standar hidup layak, pendidikan,
berpartisipasi, menentukan nasib sendiri dan hak perlindungan serta bantuan
sosial bagi keluarga).
4.
Keberlanjutan (continuity / Sustainability). Dalam
konteks ini apabila petugas pengembangan masyarakat bermaksud membangun tatanan
sosial, ekonomi dan politik baru, maka struktur dan prosesnya harus
berkelanjutan.struktur yang berkelanjutan ditandai dengan pelembagaan
pelaksanaan pengembangan masyarakat, tidak hanya ditingkat pelaksana proyek
tetapi akhirnya beralih ke masyarakat serta prosesnya tidak berhenti sebagai
proyek tetapi menjadi kegiatan masyarakat.
5.
Pemberdayaan (empowerment). Petugas pengembangan
masyrakat semestinya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan
bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas atau kemampuan untuk menentukan
masa depan sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan
komunitasnya.
6.
Kaitan masalah pribadi dan politik (the personal and the
political). Penyelesaian masalah tidak hanya didekati dengan
penyelesaian secara individual, karena masalah ketidak berdayaan tidak hanya
semata masalah individu tetapi juga struktural, demikian juga masalah potensi.
Oleh karena itu, petugas pengembangan masyarakat hendaknya mengaitkan antara
masalah pribadi dengan politik, individu dengan struktural, pribadi dengan
masalah umum.
7.
Kepemilikan oleh komunitas (community ownership). Inti
utama dari pengembangan masyarakat adalah membentuk unsur-unsur komunitas
sebagai kesatuan masyarakat yang dilandasi kesalingtergantungan dan
kebersamaan.
8.
Kemandirian (self reliance). Proses
penyelenggaraan pembangunan hendaknya mendorong atau setidaknya tidak merusak
kemandirian masyarakat. Pentingnya kemandirian dirasakan pada saat negara dalam
kondisi menghadapi ketidakpastian atau krisis.
9.
Ketidaktergantungan pada pemerintah (independent from the
state). Kemandirian terkait dengan posisi komunitas yang sejauh
mungkin tidak tergantung pada pemerintah. Pengertian tidak tergantung, bukan
berarti negara tidak perlu intervensi pada komunitas, tetapi lebih berarti
tidak semua urusan diserahkan pada negara untuk menyelesaikannya, jika
komunitas dapat menyelesaikannya sendiri.
10. Keterkaitan tujuan
jangka pendek dengan visi jangka panjang (immediate goals and ultimate
vision) Tantangan seorang perencana petugas pengembangan masyarakat
adalah merumuskan tujuan jangka pendek yang dapat menjawab permasalahan
masyarakat sekaligus mengkaitkannya dengan visi pengembangan masyarakat yang
dijalankannya.
11. Pembangunan yg bersifat
organik (organic development) pembangunan organik berlawanan
dengan pembangunan yang mekanistik, perbedaan tsb ibarat pertumbuhan tanaman
dan gerakan mesin. Mesin bekerja secara terpisah dari lingkungannya, dipindah
kemana saja relatif tidak berubah dalam perkembangannya. Berbeda dengan tanaman
ia sangat terkait dengan lingkungan, apabila dipindah bisa mati atau kerdil
atau berbeda pertumbuhannya.
12. Kecepatan
pembangunan (the pace of development) akibat logis dari
prinsip pembangunan yang organik adalah masyarakat harus diberikan kesempatan
menentukan sendiri kecepatan perkembangannya. Pelaksana pengembangan masyarakat
yang berhasil akan bergerak sesuai dengan kecepatan masyarakat itu sendiri,
tidak mendorong terlalu cepat atau terlalu lambat. Dalam prinsip yang
dikemukakan Ife yaitu kecepatan
pembangunan.
13. Keahlian dari luar (external
expertise) seringkali karena faktor ketidaksabaran dan kurang
mempercayai kemampuan masyarakat, suatu pemecahan masalah ditingkat komunitas
diselesaikan oleh ahli-ahli dari luar, dengan cara dan proses yg dipaksakan
dari luar. Pemerintah dapat membantu proses pengembangan masyrakat melalui
penyediaan sumberdaya, komunikasi, dukungan, jaringan namun demikian pemerintah
tidak dapat menentukan bagaimana pengembangan masyarakat harus terjadi. Hal ini
tidak berarti bahwa proses pengembangan masyarakat tidak dapat belajar dari
pengalaman luar daerah, tetapi pengalaman itu perlu diadaptasi sesuai dengan
kondisi lokal.
14. Pembangunan
komunitas (community building ). Membangun komunitas berarti
meningkatkan interaksi sosial dalam komunitas, mempertemukan orang-orang dan
memfasilitasi mereka supaya saling berkomunikasi, sehingga memungkinkan dialog
yang tulus, serta menciptakan saling pengertian.
15. Kaitan proses dengan
hasil (process and outcome). Pendekatan yang pragmatik
cenderung menekankan pada hasil. Misalnya keberhasilan pembangunan irigai
diukur dari keberhasilan secara teknis fisik, sedangkan bagaimana proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kurang mendapat perhatian.
Namun demikian, berkonsentrasi pada proses saja dapat menyebabkan orang
kehilangan orientasi terhadap hasil yg harus dicapai. Dalam pengembangan
masyarakat kedua hal tersebut hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang integral
dan bukanlah suatu fenomena yang terpisah.
16. Integritas proses (the
integrity of process). Proses dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya
dengan hasil. Hasil tercermin dalam tujuan, sedangkan cara mencapai tujuan
merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses hendaknya sesuai
dengan harapan akan hasil yang berkaitan dengan keberlanjutan, keadilan sosial
dll.
17. Tanpa kekerasan (non
violence). Arti kekerasan tidak sekedar berkenaan dengan kekerasan
fisik yang dilakukan individu, tetapi juga berhubungan dengan kekerasan struktural.
Disebut kekerasan struktural karena kekerasan tersebut telah melembaga dalam
masyarakat atau suatu lembaga, contohnya, masalah rasialis, sekolah
diskriminatif dll.
18. Keinklusifan (inclusiveness). Untuk
menerapkan prinsip inklusif dalam pengembangan masyarakat perlu suatu proses
yang bersifat merangkul daripada menyingkirkan, setiap orang dihargai walaupun
dalam posisi berlawanan dan orang diberi ruang yang cukup untuk merubah posisi
tanpa kehilangan muka. Upaya dapat dilakukan melalui dialog dan saling
pengertian.
19. Konsensus (Concensus). Proses
pengembangan masyarakat dengan pendekatan tanpa kekerasan dan inklusif perlu
didasari dengan upaya membangun dasar-dasar konsensus dan proses pengambilan
keputusan dengan cara mufakat.
20. Kerjasama (co-operation).
perspektif ekologi dan pendekatan tanpa kekerasan menekankan struktur yang
bersifat kerjasama dari pada kompetitif.
21. Partisipasi (participation).
Pelaksana pengembangan masyarakat senantiasa berusaha memaksimumkan partisipasi
dari warga/komunitas, dengan tujuan setiap orang terlibat secara aktif dalam
aktivitas-aktivitas komunitas. Semakin aktif berpartisipasi semakin baik,
karena dengan demikian, upaya menjadikan proses sebagai milik komunitas serta
mendukung proses inklusif.
22. Perumusan
kebutuhan (defining need). Ada dua hal penting dlm perumusan
tujuan. Pertama, pelaksana pengembangen masyarakat berusaha mencapai
persetujuan antara pihar-pihak yg mendefinisikan kebutuhan, yakni antara
penyelenggara program, konsumen, pemberi pelayanan dan peneliti. Upayakan
dilaog agar diperoleh konsensus. Kedua, pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat
itu sendiri. upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengajak orang berdialog dan
mengembangkan kemampuan warga komunitas untuk mengartikulasikan kebutuhan
mereka yang sesungguhnya.
Berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat
menurut Jim Ife (1995),
kelurahan Pematang Wangi telah mengadakan atau menerapkan beberapa prinsip yaitu :
a.
Kecepatan pembangunan (the pace of development) .
Di kelurahan Pematang Wangi, tahapan pembangunan masyarakat sangatlah sulit,
banyak masyarakat yang frustasi, karena memerlukan waktu yang lama, sebab lebih
mementingkan keaktifan dan partisipasi masyarakat.
b.
Kaitan proses dengan hasil (process and outcome). .
Di kelurahan pematang wangi telah mengusulakan masyarakat nya yang kurang mampu
untuk di bedah rumahnya sehingga layak di tempati, program ini berjalan dengan
lancar, sehingga masyarakat dapat hidup nyaman di tempat tinggalnya yang telah
di bedah.
c.
Kerjasama (co-operation). Kerja sama telah di lakukan
di kelurahan Pematang Wangi, yaitu bekerja sama dengan para RT, pemerintah,
dll.
d.
Partisipasi (participation). Partisipasi di kelurahan
Pematang Wangi sedikit kurang, karena sudah ada komunitas yaitu karang taruna
tetapi tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi
Sedangkan prinsip
menurut Ife yang belum diterapkan adalah :
ü Keahlian dari luar (external
expertise).
ü Pembangunan
komunitas (community building ).
ü Integritas proses (the
integrity of process).
ü Tanpa kekerasan (non
violence).
ü Keinklusifan (inclusiveness).
ü Konsensus (Concensus).
ü Perumusan
kebutuhan (defining need).
ü Pembangunan yg bersifat
organik.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari turun
lapang ini adalah :
B. SARAN
Harus lebih meningkatkan pengembangan masyarakatnya,
karena di kelurahan Pematang Wangi pemberdayaan masyarakatnya kurang.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Foto kantor kelurahan Pematang Wangi
 |
Struktur organisasi
kelurahan Pematang Wangi
Foto
Narasumber Yaitu Sekertaris Kelurahan
Foto Bersama Dengan Pegawai Kelurahan
 |
Foto Saat Mewawancarai Sekretaris Kelurahan
0 komentar:
Posting Komentar